nusakini.com--Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Automatic Exchange of Information (AEoI) menjadi Undang-Undang (UU). Penetapan Perppu AEoI merupakan wujud nyata dukungan DPR RI terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan internasional dan upaya penguatan pengumpulan penerimaan pajak.

"Dengan disahkannya Perppu ini Undang-Undang memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mengimplementasikan Automatic Exchange of Information pada bulan September 2018" kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis (27/7). 

• Menkeu Sri Mulyani Angkat Suara ketika Dolar Tembus Rp 16.250
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Empat Calon Menkeu yang Kabarnya Masuk dalam Radar Kabinet Prabowo-Gibran, Tak Ada Sri Mulyani
• Di Tengah Isu Mundur, Sri Mulyani Bolak-balik Dipanggil Jokowi

Seperti yang telah disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menkeu menegaskan kembali mengenai keamanan pertukaran informasi keuangan dan akan bertanggung jawab serta berhati-hati dalam menjalankan UU AEoI. Hal ini menjadi penting agar nasabah dapat tetap merasa nyaman dalam menyimpan dan menginvestasikan asetnya di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. 

"Penetapan ini adalah bekal dan merupakan amanah bagi kami, khususnya DJP. Kami akan menjaga amanah ini dengan baik. Perbaikan pada DJP akan terus dilakukan. Mudah-mudahan tax ratio Indonesia akan semakin baik" jelas Menkeu saat Konferensi Pers seusai rapat paripurna. 

Sebagai infromasi, rapat paripurna hari ini berisikan tiga agenda yaitu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, RUU APBNP 2017, dan agenda terakhir merupakan pengesahan Perppu AEoI menjadi Undang-Undang. (p/ab)